Suggested Topics within your search.
Suggested Topics within your search.
-
1Published 1980[Jakarta] : Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Direktorat Perekonomian Daerah, 1980.56 leaves ; 32 cm.“...Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Direktorat...”
-
2Published 1980[Jakarta] : Bagian Umum, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, [1980?]4, [17] leaves ; 28 cm.“...Bagian Umum, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,...”
-
3Published 1981[Jakarta] : Kantor Pusat, Direktorat Jendral Bea dan Cukai, [1981]3 v. ; 22 cm.“...Kantor Pusat, Direktorat Jendral Bea dan Cukai,...”
-
4Published 1980[Jakarta] : Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri, [1980?]50 leaves : charts ; 21 cm.“...Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri,...”
-
5Published 1982[Jakarta] : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 1982.iii, 129 leaves ; 29 cm.“...Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,...”
-
6Published 1977[Jakarta : Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman, 1977]84 p. ; 24 cm.“...Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman,...”
-
7Published 1977[Jakarta : Direktorat Jenderal Hukum dan Per-Undang2-an, Departemen Kehakiman, 1977]96 p. ; 24 cm.“...Direktorat Jenderal Hukum dan Per-Undang2-an, Departemen Kehakiman,...”
-
8Published 1977[Jakarta : Direktorat Jenderal Hukum dan Per-Undang2an, Departemen Kehakiman, 1977]92 p. : forms ; 24 cm.“...Direktorat Jenderal Hukum dan Per-Undang2an, Departemen Kehakiman,...”
-
9Published 1977[Jakarta : Direktorat Jenderal Hukum dan Per-Undang2-an, Departemen Kehakiman, 1977]173 p. ; 24 cm.“...Direktorat Jenderal Hukum dan Per-Undang2-an, Departemen Kehakiman,...”
-
10Published 1980[Jakarta] : Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia, [1980?]137 p. ; 29 cm.“...Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri, Republik...”