Keterangan/penjelasan pemerintah di DPR tentang 1. Rancangan undang-undang mengenai perubahan Undang-Undang nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggauta-Anggauta Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dan, 2. Rancangan undang-undang mengenai perubahan Undang-Undang nomor 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Similar Items

• Undang-undang tentang pemilihan umum anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat & susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD : 1. Undang-undang no. 15 tahun 1969, 2. Undang-undang R.I. no. 4 tahun 1975, 3. Undang-undang no. 16 tahun 1969, 4. Undang-undang R.I. no. 5 tahun 1975
  Published: (1975)
• Undang-Undang Pemilihan Umum : Undang-Undang nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat setelah diubah yang pertama kali dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1975 dan yang kedua kali dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 1980, disusun dalam satu naskah seperti yang dimaksud dalam pasal II Undang-Undang nomor 2 tahun 1980
  Published: (1981)
• Keterangan pemerintah di hadapan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Kepariwisataan
  Published: (1990)
• Laporan penelitian hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung dan (rancangan) Undang Undang Republik Indonesia .
  Published: (1980)
• Beberapa pandangan mengenai Undang-undang pemilihan umum 1969
  by: Al Rasjid, Harun, 1930-
  Published: (1970)