Undang-undang tentang pemilihan umum anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat & susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD : 1. Undang-undang no. 15 tahun 1969, 2. Undang-undang R.I. no. 4 tahun 1975, 3. Undang-undang no. 16 tahun 1969, 4. Undang-undang R.I. no. 5 tahun 1975

Eitemau Tebyg

• Keterangan/penjelasan pemerintah di DPR tentang 1. Rancangan undang-undang mengenai perubahan Undang-Undang nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggauta-Anggauta Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dan, 2. Rancangan undang-undang mengenai perubahan Undang-Undang nomor 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  Cyhoeddwyd: (1975)
• MPR-DPR, wahana mewujudkan demokrasi Pancasila
  gan: Isnaeni, Mh., 1919-
  Cyhoeddwyd: (1982)
• Undang-Undang Pemilihan Umum : Undang-Undang nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat setelah diubah yang pertama kali dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1975 dan yang kedua kali dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 1980, disusun dalam satu naskah seperti yang dimaksud dalam pasal II Undang-Undang nomor 2 tahun 1980
  Cyhoeddwyd: (1981)
• Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil Pemilihan Umum 1977
  Cyhoeddwyd: (1977)
• Jawaban pemerintah kepada DPR mengenai 1. RUU tentang Perobahan UU no. 15 tahun 1969, 2. RUU tentang Perobahan UU no. 16 tahun 1969
  Cyhoeddwyd: (1975)